Analis APBN Pusat Kajian Anggaran DPR RI Robby Alexander Sirait Foto : Kresno/mr

Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI menerima kunjungan konsultasi DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Salah satu pembahasan dalam rapat konsultasi tersebut, DPRD provinsi Sumut berharap adanya dana bagi hasil (DBH) sektor perkebunan sawit.

Menanggapi pernyataan tersebut, Analis APBN Pusat Kajian Anggaran DPR RI Robby Alexander Sirait menilai DBH tidak diatur dalam norma Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu lanjut Robby, tidak menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk membagi hasilkan hasil dari sektor perkebunan sawit tersebut.

“Namun hal ini bisa saja menjadi masukan untuk memasukkan kegiatan DBH tersebut dalam RUU Persawitan yang saat ini sudah dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI,” ungkap Robby saat menerima kunjungan DPRD Provinsi Sumut di Ruang Rapat Banggar, Gedung DPR RI,Senayan, Jakarta, Kamis, (1/8/2019).

Untuk itu Robby menuturkan, sebagai salah satu unsur supporting system dirinya memastikan untuk mendorong hal tersebut di Prolegnas sebagai usul inisiatif DPR. “Yang nantinya akan kami konsultasikan dengan pengusul untuk kemudian menjadi RUU usul inisiatif,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan harus adanya pajak yang dikenakan kepada sawit di Sumut yang merupakan salah satu daerah penghasil sawit,  untuk diserahkan kepada daerah tanpa melalui pemerintah.

“Kalau itu kita dapatkan maka kerusakan infrastruktur akibat transportasi sawit tersebut bisa kita tangani secara langsung di daerah tanpa harus melalui Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kita berharap ada DBH seperti daerah lain yang punya hasil tambang,” harapnya. (tra/es)